Isu politik uang alias “amplop” berkembang terkait pelaksanaan rapat paripurna penetapan pemberhentian Bupati Moch Salim dan pengangkatan Wakil Bupati Abdul Hafidz sebagai bupati.
Isu yang berkembang, akan ada pelicin dua juta rupiah untuk setiap anggota dewan, guna memuluskan rapat paripurna tersebut. Namun ada isu lain yang juga berembus, muncul upaya menggalang dukungan untuk menunda pelantikan Hafidz sebagai Bupati definitif.
Hadir atau tidaknya anggota dewan menentukan kuorum rapat paripurna. Seperti paripurna pada Rabu (31/12/2014) ini saja, rapat berujung gagal dan akan digelar lagi pada 5 Januari 2015, gara-gara tidak kuorum.
Abdul Hafidz yang dikonfirmasi wartawan mengaku belum pernah mendengar apalagi tahu, soal isu politik uang, misalnya untuk memuluskan langkahnya untuk diangkat sebagai Bupati definitif.
“(Soal informasi yang menyebut transaksional) Saya tidak mendengar. Saya juga tidak tahu soal transaksional,” ungkapnya.
Dia mengaku percaya anggota DPRD masih memiliki nurani, sehingga tidak perlu upaya semacam itu.
Politisi PPP Henry Purwoko juga mengaku belum menangkap sinyal politik transaksional dalam hal rapat paripurna penetapan pengangkatan Abdul Hafidz sebagai Bupati definitif. Dia memastikan, tidak ada “amplop” yang bertebaran di gedung dewan.
“Belum ada yang (transaksional) semacam itu,” ujarnya.
Menurutnya, selain delapan anggota parlemen dari Partai Demokrat yang sudah jelas akan terus absen, karena sikap politik terkait upaya hukum mantan Bupati Moch Salim.
“Namun, anggota dewan lainnya, masih berkomitmen untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan Bupati,” klaimnya.
Henry menyebut, sejumlah anggota parlemen yang absen karena sedang menunaikan umroh, menjalankan tugas partai, serta sedang dalam urusan keluarga dan liburan akhir tahun.
“(Sudah bagi-bagi) Nggak ada. Jika mau, PPP akan bisa gampang menentukan rapat paripurna agar kuorum,” tandasnya.
Namun, jika pada paripurna kedua nanti, rapat kembali tidak mencapai kuorum, maka patut dipertanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Pihaknya tidak mau ada kekosongan jabatan Bupati Rembang, karena ada dua camat, dua kepala dinas, serta satu asisten Sekda yang lowong, dan perlu diisi.
Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rembang Majid Kamil pada Rabu (31/12/2014) siang, hanya dihadiri oleh 28 orang anggota parlemen.
Padahal, kuorum untuk rapat tersebut mestinya 3/4 dari total anggota DPRD Rembang yang 45 orang atau paling tidak 34 orang.
Paripurna pun dijadwalkan kembali digelar pada Senin 5 Januari 2015. Paripurna penetapan pemberhentian Bupati Moch Salim serta pengangkatan Wakil Bupati Abdul Hafidz menjadi Bupati, dilakukan agar Rembang tidak mengalami kekosongan jabatan Bupati.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon